Pembubaran Perseroan terbagi atas non-judicial dissolution dan judicial dissolution. Non-judicial dissolution adalah pembubaran Perseroan yang tidak dilakukan melalui proses yudisial, contohnya adalah pembubaran perseroan karena
Kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No.976 K/Pdt/2015: Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling
Kaidah Hukum dalam putusan No. 592K/PID/1984 tentang Pencurian dan Perbuatan Tidak Menyenangkan: Putusan ini menegaskan bahwa Tidak terbukti adanya unsur “dengan maksud untuk memiliki dengan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa
Kaidah Hukum: Petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs
Salah satu kasus yang sering muncul dalam peralihan tanah, banyak putusan yang memberi perlindungan terhadap pembeli beritikad baik. Namun, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memberikan
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1313, dijelaskan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
Istilah ‘klausula baku’ dalam sistem hukum Indonesia diatur melalui UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Arti klausula baku telah dituangkan dalam
Yurisprudensi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Peranan yurisprudensi di Indonesia sudah sedemikian pentingnya, selain sebagai sumber hukum yurisprudensi menjadi guidelines bagi
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahmud MD, menyebutkan bahwa Putusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Virus Corona (COVID-19) sebagai Bencana