Tentang Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

Tentang Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase manakala terdapat alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU AAPS menyatakan: “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 70 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU/XII/2014 disebutkan Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU/XII/2014, setiap permohonan pembatalan arbitrase yang diajukan dengan menggunakan alasan dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan atau didasari oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materil atas penjelasan Pasal 70, khususnya frase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, mekanisme pembatalan putusan arbitrase adalah sebagai berikut:

  1. Pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan negeri. Pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri tujuannya adalah agar terhadap putusan dapat dimintakan eksekusi apabila para pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Selama belum dilakukan pendaftaran putusan arbitrase, maka eksekusi tidak dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Arbiter atau kuasanya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
  2. Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan negeri. Apabila putusan arbitrase telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase secara tertulis dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
  3. Apabila permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase tersebut. Dan Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkannya kata pembatalan, maka arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. (M. Yahya Harahap, Arbitrase Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Putusan Pengadilan Negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional tidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Permohonan banding ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pasal 72 ayat (1) No. 30 tahun 1999 dinyatakan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan ke Pengadilan Negeri. Sementara itu dalam Pasal 72 ayat (4) No.30 tahun 1999 diatur bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung. Dalam penjelasaanya Pasal 72 ayat (4) tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan banding adalah hanya terhadap putusan pembatalan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999. (Vide, Putusan Mahkamah Agung No. 929 B/ Pdt.Sus-Arbt/2016)

baca juga https://zetolawyer.com/article-gugatan-ganti-rugi-dalam-mata-uang-asing/